Rakor Penanggulangan Kemiskinan Sukoharjo, Angka Kemiskinan 2025 Turun 0,64% Dibanding 2024

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025, di Hotel Tosan Solo Baru, Kamis(27/11/2025). Rakor tersebut dibuka langsung oleh Bupati Etik Suryani. Dalam rakor terungkap sesuai data BPS 2025, angka kemiskinan Sukoharjo 2025 turun 0,64% dibanding tahun 2024.

Bupati menyampaikan, berdasarkan data BPS tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo 6,83 persen, turun 0,64 persen dibanding 2024 yang mencapai 7,47 persen.

“Capaian ini sangat membanggakan karena lebih baik daripada capaian Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 9,48 persen, maupun capaian Nasional sebesar 8,47 persen,” ujar Bupati.

Bahkan, lanjutnya, Sukoharjo berhasil menempati peringkat ke-9 sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 0,42 persen, menjadi yang terendah nomor 2 di wilayah Solo Raya dan peringkat ke-8 terendah di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dikatakan Bupati, angka kemiskinan 2025 tersebut menggambarkan berbagai upaya yang telah dilakukan daerah melalui serangkaian program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Disisi lain, kemiskinanan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar hasilnya lebih maksimal.

“Dalam konteks seperti ini peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi elemen yang sangat vital dan strategis dalam rangka membantu daerah untuk akselerasi/ percepatan penurunan kemiskinan melalui berbagai inovasi, penguatan sinergi dan kolaborasi dan konvergensi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, masing-masing:

1. Perlu memperkuat pemetaan ulang penerima manfaat dari berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti bansos, PKH, dan BPNT. Pemetaan ini harus dilakukan secara kolaboratif agar data benar-benar tepat sasaran. Warga yang sudah mandiri dan telah berhasil keluar dari garis kemiskinan harus kita dorong untuk melakukan graduasi, sehingga mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok sasaran penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang masih benar-benar membutuhkan.

2. Perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan pemanfaatan data yang terintegrasi dan mutakhir, kita dapat memastikan bahwa seluruh program berjalan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, DTSEN akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang rencananya mulai dibangun di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun ini, sehingga penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.

3. Kepada seluruh pemangku kepentingan, saya memohon dukungan dan kerja samanya. Penanggulangan kemiskinan ini adalah kerja bersama, kerja tim, yang harus kita lakukan secara gotong royong. Dengan kebersamaan tersebut, kita dapat memastikan bahwa setiap program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, tanpa ada yang keliru dalam pemberian bantuan. Dengan sinergi semua pihak, saya yakin upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, dapat kita capai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

4. TKPK Kabupaten Sukoharjo untuk bekerja lebih optimal lagi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Untuk itu, saya menekankan pentingnya terus mendorong inovasi, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta memastikan konvergensi program dapat berjalan dengan baik di seluruh perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mempercepat pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

“Saya mengajak seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam setiap program dan kegiatan yang kita jalankan. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih, dan pastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat paling rentan dan miskin ekstrem,” pesan Bupati. (*)

The post Rakor Penanggulangan Kemiskinan Sukoharjo, Angka Kemiskinan 2025 Turun 0,64% Dibanding 2024 appeared first on Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo.